China menjalankan reformasi pendidikan di Hong Kong untuk menumbuhkan patriotisme di kalangan kaum muda. Kebijakan tersebut mensyaratkan perombakan kurikulum dan pengawasan yang lebih ketat terhadap tenaga pengajar. Chua Chiu-fai punya misi penting. Dia ingin membersihkan ruang-ruang kelas di Hong Kong dari apa yang dia sebut sebagai bias anti-China. Pasukannya adalah orangtua murid. Chua sejauh ini sudah merekrut ratusan ibu dan ayah untuk memantau murid-murid yang membenci China, dan melaporkan mereka ke sekolah. Chua bahkan pernah mengajak para orangtua murid untuk ikut turun ke jalan membuat demonstrasi tandingan.

Melalui kanal YouTube-nya yang diikuti 114.000 pengguna, Chua menjelaskan inisiatifnya itu dibuat sebagai reaksi atas ketegangan di jalan-jalan kota. Dalam sebuah video dari Oktober lalu, dia mengaku melihat gambar orang yang terlihat seperti guru, di sebuah demonstrasi kelompok pro-demokrasi tahun lalu, tapi memerintahkan murid untuk mengumpulkan batu. Guru-guru ini, ujarnya dia, harus dipecat. “Jika Anda adalah seorang guru dan memaksa murid Anda merusak tempat ini untuk sebuah sikap politik, hal itu sama sekali tidak bisa kami terima” kata Chua. Aktivisme patriotik warga sipil seperti Chua didukung oleh tokoh politik pro-China di Hong Kong.

Tenaga pengajar termasuk yang pertama dibidik sebagai bagian dari rencana besar China mereformasi kaum muda kota, lapor kantor berita Reuters. Peran mahasiswa dan murid sekolah yang menggerakkan gelombang demokrasi di Hong Kong dikabarkan membuat khawatir petinggi Partai Komunis. Sebabnya Beijing diyakini akan menjalankan program re-edukasi untuk menanamkan loyalitas terhadap China. Wawancara yang dilakukan Reuters dengan berbagai aktor di sistem pendidikan Hong Kong dan China, serta penelusuran dokumen edukasi seperti kurikulum, latar belakang tenaga pengajar, salinan soal ujian atau aktivitas ekstrakulikuler menampilkan gambaran seragam yakni betapa Hong Kong sudah sepenuhnya berada di bawah kendali China.

Reformasi pendidikan Hong Kong Lau Siu-kai, Wakil Direktur Asosiasi China untuk Studi Hong Kong dan Macao, wadah pemikir bentukan Beijing di Hong Kong, mengatakan langkah pertama untuk menanamkan loyalitas pada kaum muda Hong Kong adalah dengan menumbuhkan semangat nasionalisme. “Murid harus diberitahu agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan keamanan dan kepentingan negara. Kami ingin membudidayakan rasa patriotisme,” katanya. Dua pejabat China mengatakan kepada Reuters, pihaknya memperkirakan reformasi pendidikan di Hong Kong akan rampung sebelum masa jabatan Kepala Eksekutif, Carrie Lam, berakhir pada 2022 mendatang. Salah seorang sumber mengeklaim, reformasi itu akan melibatkan tindak pengawasan yang lebih ketat terhadap tenaga pengajar. Namun rencana Beijing menemui hambatan. Serikat Guru Professional Hong Kong (HKPTU) yang beranggotakan 100.000 orang dan dikepalai tokoh pro-demokrasi, sudah membentuk dana bantuan hukum untuk membantu guru yang menjadi sasaran pemerintah.

Ip Kin-yuen, anggota legislatif pro-demokrasi dan wakil presiden HKPTU, mengatakan dirinya ingin agar orang menyadari bahwa mereka masih berjuang, mungkin dengan cara yang berbeda, tapi perlawanan tetap ada. Di pihak Beijing, berdiri sekelompok warga sipil seperti Chua Chiu-fai yang mengajar bahasa Mandarin di sebuah lembaga bimbingan belajar. Dia meluncurkan program pengawasan orangtua murid untuk meredam kebencian terhadap China dan pemerintah Hong Kong. Dia meminta orangtua murid mengumpulkan barang bukti, seperti buku catatan, tugas sekolah, atau rekaman.

Jika sekolah lambat menindaklanjuti setelah dilaporkan, mereka akan melanjutkan laporan kepada Biro Pendidikan Hong Kong. Ketika ditanya Reuters soal video guru yang memerintahkan murid mengumpulkan batu, Chua mengatakan dia melihatnya di sebuah pesan WhatsApp, tanpa bisa mengingat peristiwa atau lokasi spesifik.