Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menginisiasi program asesmen keselarasan kurikulum pendidikan tinggi vokasi (PTV) dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (Iduka).

"Tujuannya untuk menganalisis kesenjangan (gap) kompetensi yang dimiliki mahasiswa atau lulusan vokasi dengan kompetensi yang dibutuhkan," ujar Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud, Ahmad Saufi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (16/12/2020).

Ahmad Saufi mengatakan kurikulum merupakan pewujudan dan strategi program studi dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan faktor penting yang menentukan keselarasan lulusan vokasi dengan kebutuhan kompetensi Iduka.

Disebutkan selama ini kurikulum di PTV telah dibangun dengan proses panjang. Namun di sisi lain, lanjut dia, Iduka mengalami kemajuan yang sangat pesat, dari mulai teknologi, infrastruktur, bisnis digital, hingga keterbukaan pasar.

"Maka dari itu, pendidikan vokasi membutuhkan kurikulum yang up to date dengan industri," kata Ahmad Saufi.

Hasil dari asesmen kurikulum adalah berupa profil kesenjangan kompetensi yang selanjutnya digunakan untuk melakukan tinjau ulang kurikulum dan sarana prasarana.

Menurut Ahmad Saufi, langkah asesmen ini penting dilakukan agar efektivitas dan efisiensi pendidikan vokasi meningkat, serta masing-masing program studi mendapatkan masukan untuk penyempurnaan kurikulum.

"Sedangkan, kami memiliki rujukan sebagai bahan penyusunan kebijakan untuk program-program penyelarasan berikutnya," tuturnya.

Pada tahun pertama pelaksanaan program, terdapat lima bidang prioritas yang menjadi sasaran asesmen, meliputi permesinan, konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, dan care service.

Program ini kemudian disokong oleh 10 PTV dengan melibatkan mitra industri dan alumni.

Program asesmen keselarasan kurikulum dilaksanakan dengan metode survei yang terarah dan terstruktur, yakni membandingkan antara kompetensi lulusan PTV dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Iduka.

Ditegaskan dalam penyusunan kurikulum, PTV wajib untuk melibatkan industri sehingga terwujud link and match.

Dia kemudian menyontohkan pola pendidikan di Eropa yang mampu menjadikan vokasi sebagai primadona bagi masyarakat lantaran dapat menjamin lulusannya untuk siap kerja di industri. Sementara di Indonesia pendidikan vokasi masih dianggap sebagai pendidikan kelas dua, belum lagi masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap output lulusan vokasi.

Hal senada disampaikan profesor asal Coventry University UK, Benny Tjahjono. Menurutnya, pendidikan vokasi di setiap negara memiliki ciri khas masing-masing.

Pola pendidikan vokasi di UK belum tentu cocok diterapkan di Tanah Air. Pasalnya, mutu pendidikan vokasi di Indonesia belum sepenuhnya merata, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.