Jakarta - Berdiam di rumah semasa pandemi membuat saya banyak menghabiskan waktu bersama anak. Menonton televisi jadi salah satu aktivitas kami. Anak saya amat menggemari serial Top Wing. Serial ini bercerita tentang para kadet baru Top Wing. Para kadet itu harus menolong masyarakat untuk bisa lulus akademi dan mendapatkan sayap mereka.

Di episode awal diceritakan para kadet Top Wing sedang dalam sebuah misi penyelamatan. Sayangnya, dalam misi penyelamatan pertamanya, mereka belum bisa bekerja sama dengan solid. Korban yang harusnya diselamatkan pun terjerembab ke dalam air terjun.


Untunglah itu hanya simulasi misi penyelamatan menggunakan virtual reality. Metode latihan virtual reality seperti ini bukan hal yang baru dalam cerita fiksi sains. Selain untuk latihan misi penyelamatan, dalam fiksi sains, di masa depan metode ini pun kerap digunakan untuk latihan bertarung atau bertempur. Metode latihannya sangat futuristik.

Dalam latihan virtual reality tidak ada risiko cedera atau kecelakaan. Selain itu, latihan semacam ini juga bisa diakses dari mana saja. Dengan begitu, ongkosnya juga pasti jadi lebih murah. Ini adalah kunci pendidikan yang inklusif. Terlebih untuk pendidikan tinggi yang saat ini identik dengan biaya yang amat mahal.

Saat ini, pelatihan untuk para penerbang atau calon penerbang adalah contoh latihan dengan mesin simulator. Memang teknologi yang digunakan masih tiga dimensi, tapi itu sudah bisa memangkas ongkos latihan yang mahal. Penggunaan simulator salah satunya untuk menekan biaya. Bayangkan jika mereka harus berlatih langsung menggunakan pesawat. Berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan bakar dalam sekali latihan? Belum lagi biaya untuk sewa pesawat.

Baru-baru ini viral berita Universitas Terbuka yang lulusannya paling banyak diterima jadi PNS. Jumlah lulusan Universitas Terbuka yang diterima sebagai PNS jauh di atas kampus-kampus top di Indonesia. Ada beberapa indikator yang membuat lulusan Universitas Terbuka banyak diterima menjadi PNS. Salah satunya adalah karena kuliah di Universitas Terbuka jauh lebih murah dibanding kampus lain, sehingga mahasiswanya banyak.

Menurut data Kemendikbud, jumlah mahasiswa aktif Universitas Terbuka sekitar sepuluh kali rata-rata jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi negeri lain. Mahasiswa Universitas Terbuka tidak hanya tersebar di pulau-pulau Nusantara. Mahasiswa Universitas Terbuka juga tersebar di luar negeri. Karena itu tidak mengherankan jika lulusannya paling banyak yang lulus tes CPNS dibanding kampus lain.

Masa pandemi telah mengajarkan kepada kita bahwa ternyata bukan cuma Universitas Terbuka yang bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh. Semua perguruan tinggi kini dipaksa untuk bisa mengadakan kelas jarak jauh. Saya bahkan pernah melihat iklan kampus tersohor dari Amerika Serikat yang program pascasarjananya bisa diikuti secara daring.


Bayangkan kita sudah bisa kuliah di kampus di Amerika Serikat tanpa harus datang ke sana. Bayangkan kelak kita akan bisa kuliah di Universitas Indonesia tanpa harus datang ke Jakarta atau Depok. Biaya akomodasi untuk makan dan kos termasuk salah satu faktor yang membuat ongkos kuliah menjadi kian mahal. Kelas jarak jauh, karena itu, adalah peluang untuk menekan ongkos yang sudah terlampau mahal itu.

Pendidikan tinggi jarak jauh jelas tidak membutuhkan ruang kelas. Universitas Terbuka menggunakan gedung sekolah atau kampus lain untuk digunakan sebagai ruang ujian. Dengan begitu Universitas Terbuka bisa menekan dalam-dalam, bahkan menghapus, biaya gedung yang menjadi salah satu faktor biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pascapandemi kampus-kampus itu akan kembali pada kebiasaan normal kelas tatap muka. Namun, untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif harusnya kampus-kampus itu harusnya tetap membuka kelas jarak jauh non-tatap muka. Tentu saja kelas tatap muka ini biayanya akan lebih murah dibanding dengan kelas tatap muka.

Lalu, bagaimana dengan jurusan-jurusan yang tetap membutuhkan kelas praktik? Seperti saya kemukakan di awal, saya melihat masa depan pendidikan dalam serial Top Wing. Untuk jurusan tertentu, sudah semestinya kita menggunakan teknologi virtual reality. Bukan tidak mungkin di masa dengan mahasiswa Fakultas MIPA atau Kedokteran akan mengikuti praktikum dengan virtual reality.

Okelah, selama masa transisi kampus-kampus boleh menyelenggarakan perkuliahan dengan perpaduan antara kelas fisik dengan kelas virtual jarak jauh. Karena, pengembangan teknologi untuk praktikum dengan virtual reality membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal

Pertanyaannya kemudian, dari mana kampus-kampus tersebut mencari sumber dana yang tidak sedikit?

Saat ini, tidak sedikit kampus yang memiliki unit usaha. Mari kita sebut kampus mana yang memiliki mal, pom bensin, hotel, bahkan kebun kelapa sawit. Perguruan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) tidak diharamkan untuk memiliki kesemuanya itu. Namun, kalau kita renungkan lagi, tidak ada kaitannya kesemua unit usaha itu dengan dunia pendidikan.

Kalau pun mereka sebut unit usaha itu sebagai wadah penelitian, saya kira dampaknya tidak signifikan dibanding biayanya. Fungsi utamanya tetap untuk mencari keuntungan. Lagi pula sebanyak apapun keuntungan diperoleh PTN BH dari unit usahanya tetap saja biaya pendidikan semakin mahal. Padahal, semestinya makin ke sini, dibantu usaha tersebut, biaya pendidikan makin murah.

Daripada seperti itu, alangkah lebih bermanfaat apabila dana yang ada pada unit usaha tersebut digunakan untuk pengembangan teknologi pendidikan. Dengan bantuan teknologi, biaya pendidikan tinggi akan jauh lebih murah. Dengan begitu, jargon pendidikan tinggi yang terbuka untuk semua tidak lagi menjadi monopoli Universitas Terbuka. Iya, Universitas Terbuka, kampus yang tidak bergengsi itu ternyata sangat futuristik.

Hal yang mungkin harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana dengan nasib para dosen di sana kelak. Ibarat buah simalakama yang harus ditelan, jika mereka mengembangkan program pendidikan tinggi jarak jauh, profesi dosen akan terdisrupsi. Tapi mau tidak mau kita harus tetap berkejaran dengan zaman.