Vox Populi Institute Indonesia bekerja sama dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Indonesia memberikan nilai 75,2 pada kinerja Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di akhir tahun 2020.

Penilaian ini berdasarkan 15 kebijakan dan program yang dicetuskan eks-CEO Gojek Indonesia tersebut di Kemendikbud sepanjang tahun ini.

Koordinator P2G Satriawan Salim mengatakan belum ada yang bisa dikatakan sangat baik dari kepemimpinan Nadiem di Kemendikbud secara umum.

“Artinya ya cukup, belum ada yang bisa di-progres atau dikatakan sangat baik. Walaupun di kebijakan-kebijakan tertentu kami memberikan nilai yang sangat baik,” kata Satriawan salim dalam diskusi Catahu Pendidikan 2020 P2G dan Vox Point, Minggu (27/12/2020).

P2G memberikan rapor merah pada kebijakan Nadiam dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dimasa pandemi covid-19.

Merangkum hasil diskusi, Satriawan Salim mengatakan terdapat banyak kendala soal PJJ daring apalagi Luar jaringan (Luring) yang menurutnya sangat minim sentuhan atau intervensi kebijakan Kemdikbud.

“Hanya 12 persen guru dan siswa yang belajar melalui RRI, TVRI, TV Lokal,” kata Satriawan.

Berdasarkan survei yang dilakukan P2G, kebijakan Kemdikbud belajar via saluran nasional tersebut belum merata dan belum menarik bagi guru dan siswa.

Adanya surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri jilid 3 soal PJJ juga terkesan ragu-ragu dan tidak tegas.

Namun Nadiem mendapat nilai 100 terhadap kebijakan penghapusan ujian nasional (UN).

P2G juga memberikan nilai masing-masing 95 dan 92 terhadap kebijakan rekrutmen satu juta guru pada 2021 dan kurikulum darurat yang dinilai sangat baik.

Kemendikbud juga mendapat nilai masing-masing 90 dan 80 terkait bantuan subsidi upah (BSU) guru dan relaksasi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

 Terkait rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di Januari 2021, P2G memberikan nilai 68 pada kebijakan tersebut.

P2G menilai SKB 4 Menteri tidak tegas dengan diksi memperbolehkan PTM.

Padahal kasus covid-19 angkanya semakin tinggi, ditambah adanya libur siswa pasca UAS, Natal dan Tahun Baru 2021.

“Kemendikbud dan Kemenag jangan lepas tanggung jawab. Harus benar-benar meng-kroscek pemenuhan 5 Siap dan datar periksa tiap-tiap daerah,” kata Satriawan Salim.

Satriawan Salim menegaskan penilaian tersebut merupakan bentuk objektivitas penilaian P2G untuk kemajuan pendidikan Indonesia kedepan, bukan dilandasi tendensi tertentu.

Ia mengatakan penilaian tersebut merupakan partisipasi P2G dalam perbaikan kinerja Kemendikbud khususnya Nadiem Makarim selama menjalankan tugasnya sebagai Mendikbud.

“P2G bukan organisasi publik yang pro atau kontra kepada reshuffle, tapi kami organisasi guru yang memberikan ruang kepada pemangku kebijakan dalam hal ini Kemendikbud untuk memperbaiki kinerjanya sehingga berpihak kepada pendidikan di semua wilayah,” lanjutnya.

sumber