Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih merancang Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035. Namun, banyak pihak yang menyatakan program tersebut masih belum matang.

Salah satu yang menyampaikan pendapatnya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. Dia menilai bahwa secara umum penyusunan peta jalan pendidikan ini tidak berlandaskan latar belakang pemikiran dan kajian akademis yang jelas.

Padahal, hal tersebut sangat penting untuk memahami kondisi berbagai wilayah Indonesia yang beragam. “Potret pendidikan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Itu adalah potret pendidikan nyata keberagaman, kesulitan itu belum menjadi landasan untuk menyusun PJP,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (19/1).

Menurutnya, pihaknya tidak menemukan konsep peta jalan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab, rancangan tersebut terlihat kurang berdasarkan bukti dan pragmatis atau hanya terlalu teknis.

“Padahal diminta untuk dijadikan sebuah peta negara untuk memastikan Indonesia ke depan dalam hal pendidikan, ini jadi sehingga tidak jelas apa yang ingin dicapai,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Unifah mengatakan bahwa peta jalan ini seakan-akan Indonesia baru akan memulai perjalanannya di dunia pendidikan. Arah kebijakan yang belum jelas, salah satunya wajib belajar sampai 12 tahun.

“Akhirnya tidak ada efisiensi dan seolah-olah memulai dari titik nol,” terang Unifah.

Indonesia juga sering mengacu pada capaian negara lain, seperti PISA (Programme for International Student Assessment), namun tidak bisa hanya melalui itu saja. Perlu ada pertimbangan lain.

“Hal yang perlu dipertimbangkan adalah dengan berpegang kepada sebuah ukuran yang relevan dengan masalah sosial budaya masyarakat,” pungkasnya.