Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merencanakan bahwa para guru yang mau menjadi kepala sekolah diharuskan untuk ikut program Guru Penggerak. Pasalnya, program ini, selain peningkatan kompetensi juga sekaligus meningkatkan kepemimpinan guru.

Namun, menurut Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, hal ini akan berpotensi diskriminatif, khususnya di wilayah yang infrastrukturnya kurang memadai. Karena program Guru Penggerak ini dilangsungkan secara daring.

“Guru Penggerak menjadi syarat bahwa kepala sekolah harus mengikuti Guru Penggerak ini berpotensi diskriminatif, kenapa, karena programnya selama pandemi ini dilaksanakan secara online, secara daring,” terangnya kepada JawaPos.com, Senin (15/2).

Apalagi, banyak wilayah di Indonesia yang belum teraliri listrik dan jaringan internet. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bisang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), terdapat 46 ribu sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet selama pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Nah pertanyaannya, apakah semua guru-guru kita dari Sabang sampai Merauke sudah bisa mengakses digital, sudah punya aliran listrik di daerahnya apakah mereka punya gawai, apakah di daerahnya ada sinyal internet,” sambungnya.

Baca juga: Nadiem: Mau Punya Karir Sebagai Kepala Sekolah, Ikut Guru Penggerak

Jadi, terdapat kemungkinan bagi guru-guru di pelosok yang tidak punya jaringan internet maupun gawai dan listrik tidak bisa mengikuti program ini, padahal hak untuk menjadi kepala sekolah itu adalah hak setiap guru. Program ini disebut hanya akan mampu menyasar guru-guru yang kota besar saja karena pelatihan Guru Penggerak ini dilakukan secara daring.

“Nah ini tentu saya rasa tidak bagus, karena peluang meningkatkan karir itu adalah hak semua guru, tidak hanya guru-guru di kota besar tapi di semua pelosok juga,” pungkas Satriwan.


sumber